“Ketika pemerintah menyegel tempat judi, mereka akan beroperasi secara online. Orang pun tidak ragu ‘berinvestasi’ di sana. Jadi pilihan bermain atau tidak, tetap ada di tangan individu.” Judi online yang dibalut seperti permainan gim biasa, menggoda orang-orang untuk mencoba karena bisa diakses kapan pun dan di mana pun. Jika orang di sekitar Anda atau Anda sendiri merasa tidak mampu terlepas dari judi online, jangan ragu untuk melakukan konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Konsultasi bisa dilakukan melalui Chat Bersama Dokter dan kerahasiaan Anda pun terjamin. Selain itu, mereka dikenakan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. “Dari hasil kegiatan judi online tersebut para pelaku memperoleh keuntungan ratusan miliar dalam kurun waktu 1 tahun,” jelas dia.
Dari total nilai tersebut, transaksi terkait dugaan tindak pidana korupsi memiliki nilai terbesar dengan total nominal transaksi sebesar Rp 984 triliun. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, termasuk pemblokiran situs judi online, kerja sama dengan platform media sosial untuk menghapus konten promosi judi, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat. Pemerintah juga dapat menyediakan sumber daya untuk membantu orang yang kecanduan judi online, seperti layanan konseling dan rehabilitasi. LaporanOtoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total pembiayaan dari pinjol mencapaiRp62,17 triliun per Maret 2024.
Mengapa usulan Wapres Gibran diganti ‘sangat sulit dilakukan’ – ‘Prabowo masih memerlukan Jokowi’
Nezar Patria menegaskan upaya pemberantasan judi online tersebut memerlukan sinergi dan kolaborasi. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, memberikan tanggapan serius terhadap temuan PPATK tersebut. Ia menilai bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengambil tindakan tegas untuk menanggulangi masalah ini. Selain itu, biaya sosial yang harus ditanggung oleh pemerintah dan lembaga sosial untuk menangani masalah kecanduan judi juga cukup besar. Tekanan untuk terus berjudi dan ketidakmampuan untuk berhenti dapat memperburuk kesehatan mental seseorang.
Berdasarkanlaporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaranuang dari judi online pada 2023 mencapai Rp 327 triliun. Sedangkan,responden mengatakan mereka yang terlibat dalam judi online lebih sukamenggunakan e-wallet untuk bertransaksi (Populix, 2023). Daya beli masyarakat pun juga akan mengalami penurunan karena banyak orang yang terjebak dengan judi online, lalu uangnya habis untuk hal tersebut, dibandingkan membeli kebutuhan sehari-hari.
Jerat Judi Online: Ancaman Tersembunyi Bagi Kesehatan Mental
Selain itu, obat antagonis opioid juga biasanya diberikan untuk kasus judi online akibat efek samping penyalahgunaan narkoba. Atas perbuatannya, para tersangka akan dijerat dengan Pasal 303 KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Kemudian Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun den atau denda paling banyak Rp10 miliar. Ade Ary mengatakan, tim Opsnal Unit 2 Subdit 3 Resmob kemudian berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku. Kasus judi online akan terus ditindak dengan maksimal, termasuk melalui patroli siber.
- Kehilangan kendali atas perilaku berjudi ini menjadi awal dari berbagai masalah kesehatan mental.
- Transaksi judi online di Indonesia diramal tembus Rp 900 triliun tahun ini, menurut data Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan alias PPATK, jika tidak ada upaya antisipasi.
- Sementara itu Kominfo mengimbau masyarakat untuk menggunakan platform digital dengan bijak, baik untuk tujuan hiburan, transaksi ekonomi, dan kegiatan yang produktif.
Puan mendesak pemerintah untuk memperketat regulasi dan meningkatkan literasi digital masyarakat di tengah kemajuan teknologi informasi saat ini. Kecanduan ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, dan bahkan mempengaruhi kesehatan mental. VIVA Tekno – Di era digital, judi online telah menjadi fenomena yang semakin populer dan membawa berbagai dampak serta risiko. Jalan keluar tersebut tentu saja berdasar pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1957, pemerintah daerah berhak memungut pajak dari judi.
Baru Disahkan Sebulan, UU TNI Sudah Digugat 8 Kali ke MK
Untuk menghadapi masalah judi online yang semakin mengkhawatirkan, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat. Setiap pihak memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi masyarakat. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas dalam menegakkan hukum, sementara masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang bahaya judi online. Inimenunjukkan bahwa pelaku industri keuangan, termasuk penyedia e-walletdan lembaga keuangan, memiliki tanggung jawab untuk membatasi akses keuanganuntuk judi online. Modus operandi banyak operator judi adalahmenawarkan janji keuntungan cepat yang seringkali tidak terealisasi, menipupemain dengan menghilangkan uang mereka tanpa memberikan kemenangan yangdijanjikan.
Dalam segala proses penanganan bahaya judi online, dukungan dari orang-orang sekitar sangat diperlukan. Dukungan ini bisa dimulai dari hal-hal kecil, misalnya mendengarkan keluhannya, menghilangkan akses judi online, mendorongnya untuk melakukan LIGA5000 hal positif, atau membantunya menemukan hobi baru, misalnya olahraga. Hal pertama yang perlu dilakukan dalam penanganan judi online adalah penderitanya perlu menyadari dan mengakui bahwa dirinya terjebak dalam permainan judi. Stres atau depresi berat akibat bermain judi online juga dapat menyebabkan berbagai penyakit, misalnya GERD, bahkan hingga serangan jantung. Penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa judi online tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan judi online harus menjadi tanggung jawab bersama.